Politics of Environmental Permit Law in Sustainable Development Perspective
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Bambang Hendroyono, Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara, (https://youtu.be/I8LLcjPQj5k, diunduh 10 Mei 2022 ) 2021.
Bukausaha, Mengenal Izin Lingkungan yang Merupakan Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Izin Usaha”, (online), (https://bukausaha.ngertihukum.id/mengenal-izin-lingkungan-yang-merupakan-salah-satu-syarat-untuk-mendapat-izin-usaha/?_ga+2.40857504.368477257.16485271-1959305846.1648521271, diunduh 29 Maret 2022), 2022
Cholidah. Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dalam Konstitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia. Jurnal Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Malang. Volume 2, Juni 2019; 203-222.
Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan ekologis” (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2 , 2021),
Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak. Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembangunan yang Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 51 No. 1 (2021); 42-56
Nur Hidayati, Direktur Eksekutiif Wahana Lingkungan Hidup wawancara, (https://youtu.be/I8LLcjPQj5k, diunduh 10 Mei 2022 ), 2021.
PTSP Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Persyaratan Terbaru”, (online), (http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/berita/berita-terkini/254-persyaratan-terbaru, diunduh 4 Mei 2022), 2021.
Stainner D, et. Al, Frameworks for Policy Integration Indicator for Sustainable Development and for Evaluating Complex Scientific Evidence, 2009, dalam Thomas Hak, et, al, Sustainability Indicators, A Scientific Assesment, London: Island Press, 2007.
Yesi Anggraeni (et.al). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 No. 1 Januari Maret 2015, hlm. 74-88.
DOI: http://dx.doi.org/10.31941/pj.v23i1.4008
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Tri - Mulyani, Dewi Tuti Muryati, Dharu - Triasih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal Pena Justisia Indexed by:
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum |