KAJIAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN DANA DESA

Authors

  • Annafi Indra Tama Universitas Islam 45 Bekasi

DOI:

https://doi.org/10.31941/jebi.v21i01.777

Abstract

This research aimed to find out the differences in financial independence of the East Java provincial government before and after the village fund policy from 2013-2016. The method used in this study is descriptive analysis using secondary data and data collection methods through documentation and literature study. Regional financial independence is measured three financial ratios were, the independence ratio, effectiveness and efficiency. Results of this study it can be seen that in measuring regional financial independence there is a significant change after the enactment of the village fund policy both from the measurement of the independence ratio, effectiveness, and regional financial efficiency. In the independence ratio has decreased after the enactment of the village fund policy, Sampang District. The effectiveness ratio shows results before village fund policy is better than after village funds. Conversely, the efficiency ratio shows better results after the village fund policy. It can also be seen in the measurement of financial independence that training is needed for local governments to be able to manage finances well and not depend on the central government.

Keywords: Regional Financial Independence, Policy of Villages

Author Biography

Annafi Indra Tama, Universitas Islam 45 Bekasi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi

References

------------, Kemenkeu. Kebijakan Pengalokasian Dan

Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. 2017.

http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/PaparanKemenkeu.pdf (Diakses pada tanggal 18

Mei 2018) www.ciburial.desa.id (Diakses

pada tanggal 25 Mei 2018)

------------, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Pasal

Tahun 2015 Tentang Perubahan

Pengalokasian Dana Desa.

------------, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

Tentang Alokasi Dana Desa

-------------, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa

Ghozali, dkk (2012) “Analisis kinerja keuangan

pemerintah daerah melalui analisis rasio

keuangan APBD.” Jurnal Ekonomi

Pembangunan, Vol. 2 No.1 pp. 201-210.

Diakses tanggal 14 maret 2014, dari ejurnal.undip.ac.id

Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan

Program SPSS. BP Undip: Semarang

Halim, Abdul, 2008. Analisis Diskripsi Pengaruh

Fiskal Stress pada APBD Pemerintah

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.

_____________, 2004. Manajemen Keuangan

Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN

_____________, 2002. Akuntansi Sektor Publik,

Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:

Salemba Empat

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Panduan Bagi

Eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam

Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial

dan Politik. Yogyakarta: STIM YKPN

Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen

Keuangan Daerah. ANDI Yogyakarta:

Yokyakarta.

Ramadhani, Febby Randria. Analisis Efisiensi dan

Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota

Tarakan Tahun 2010-2015. Skripsi

(diterbitkan). Malang: Universitas

Muhammadiyah Malang, 2016.

Riyani, Nunuk. Analisis Pengelolaan Dana Desa.

Skripsi (diterbitkan). Surakarta: Universitas

Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Tangkumahat, Panelewen, dan Mirah. “Dampak

Program Dana Desa Terhadap

Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi

di Kecamatan Pineleng Kabupaten

Minahasa”, Jurnal Agri-Sosio Ekonomi. Juli

, Vol. 13, No. 2A, hal. 335-342

Yuliansyah dan Rusmianto. Akuntansi Desa.

Jakarta: Salemba Empat, 2017

https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/bukupintar-dana-desa.pdf (Diakses pada

tanggal 8 juli 2018)

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/fil

es/Juklakbimkonkeudesa.pdf (Diakese

pada tanggal 8 juli 2018)

www.bps.go.id (Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018)

Published

2018-03-20