Principles of Participation and Transparency in Drafting Village Regulations
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5338Abstract
This study examines the implementation of the principles of participation and openness in the process of drafting village regulations. The focus of the study is directed at an in-depth analysis of the application of the principles of good governance, especially community participation and information openness in the legislative process at the village level, and identifying various factors that inhibit the application of these principles. This study uses a qualitative methodology with an empirical legal approach to obtain a comprehensive understanding of the social and legal phenomena in the process of drafting village regulations. Data collection was carried out through a series of in-depth interviews with various stakeholders, direct observation of the process of drafting village regulations, and extensive documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the principles of participation and openness in the drafting of village regulations has not yet reached an optimal level. Community participation still tends to be limited to the socialization stage, while information openness has not been fully integrated into each stage of the drafting of village regulations. The various inhibiting factors identified include internal aspects such as limited human resources and infrastructure, as well as external aspects such as socio-cultural conditions and local political dynamics. This study produces comprehensive recommendations for improving the quality of community participation and openness in the process of drafting village regulations.
Keyword: Participation, Transparency, Village RegulationsDownloads
References
Reference
Adi, I. R. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis. Depok: FISIP UI Press, 2007.
Anggalana. “Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” Pranata Hukum 15, no. 1 (2020).
Baharudin. “Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris.” Jurnal Keadilan Progresif 10, no. 2 (2019).
Pedidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Fadli, Moh, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB Press, 2013.
Hidayat, Arif. “Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” Pandecta 6, no. 1 (2011): 26–39.
Ihsan, Moch Musoffa. Ketahanan Masyarakat Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
Maharani, Yurika. “Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Kerthanegara 3, no. 3 (2015).
Marhum, Umar, and Maja Meronda. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora 2, no. 12 (2021).
Masriani. “Pengaturan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jurnal Lex Specialis, no. 11 (2010): 71–80.
Neyasyah, Muhammad Syirazi. “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan.” UBELAJ 4, no. 1 (2019).
Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. “Partispasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” Idea Hukum 3, no. 1 (2017).
Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” In Ragam Metode Penelitian Hukum, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
Rosidin, Utang. “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019).
RS, Iza Rumesten. “Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 4 (2013): 602–623.
Sirajudin. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006.
Soelaiman, Holil. Partisipai Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana. Bandung: BSSW, 1985.
Stefanus, Kotan Y. “Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa.” Proyuris 3, no. 1 (2021).
Timotius, Ricahard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 2 (2018).
Wardana, Dody Jaya. “Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam
Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” Justiciabelen 2, no. 1
Widiati, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, and Ketut Adi Wirawan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” Jurnal Hukum Saraswati 1, no. 2 (2019): 237–251.
Yuliandri. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
Yusa, I Gede. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945.
Malang: Setara Press, 2016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andress Deny Bakaressy, garciano nirahua
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
