Reorientation Of Mayor Regulation Number 28 Of 2024 For Taxpayers In Medan City
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.5978Keywords:
Mayor Regulation, Taxpayers, Medan CityAbstract
The principle of legal certainty and legality of tax collection is an important principle in a state of law as stated in the 1945 Constitution that Indonesia is a state of law and a tax cannot be collected without being regulated by law. The Mayor's Regulation is an implementing regulation that has binding legal force which is ordered by higher legislation or formed based on authority. The position of the Medan Mayor's Regulation Number 28 of 2024 raises a legal event. This study will critically examine and analyze, and normatively regarding the Mayor's Regulation based on the perspective of comparative law theory both from the decision of the constitutional court, the formation of regional legal products and relevant laws and enforcing the law in implementing it for taxpayers. This study aims to determine whether the formation of the Mayor's Regulation is in accordance with the authority and ordered by the Legislation and the validity of the law in implementing the Mayor's Regulation. The results of the study found that the Mayor's Regulation is an implementing regulation that does not have the authority to add non-normative substance, the Mayor's Regulation only has the authority to regulate administrative procedures. Officials who should not implement the Mayor's Regulation, if it conflicts with higher regulations based on the principle of lex superior derogat legi inferiori, in carrying out their duties and responsibilities must comply with the Laws and Regulations
Downloads
References
Amalia Syauket, Rajanner P Simarmata, Cornelia Evelin Cabui, . “Korupsi Kebijakan Pejabat Publik.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 10, no. 2 (2022).
Ardila, Ira, Karla Ryanda Putri , Yulianti, Dede Annisa Fauziah, Ayu Firnanda, and Muhammad Agus Hardiansyah6. “Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber.” REFORMASI 13, no. 2 (2023): 223–2.
“CONSTITUTION AND NOTATED,” n.d., Article I, Section 8, Clause 1.
Dr. Gazali, SH.MH. Pengantar Ilmu Perundang Undangan. Edited by Dr. Bahtiar. Vol. 1. Sanabil, 2022.
Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM. Publika Global Media, 2024.
Firda Dwi Muliawati, . “Nvidia Pilih Vietnam Ketimbang RI, Penasihat Prabowo Ungkap Masalahnya.” CNBC INDONESIA, 2025. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250109151403-37-601968/nvidia-pilih-vietnam-ketimbang-ri-penasihat-prabowo-ungkap-masalahnya.
Fitri Hayani, Indah Oktavia, Rindu Oktavia, Septa Adri Fania, Yulia Hanoselina, Rahmadhona Fitri Helmi. “Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (2024): 260–62.
Gribnau, Hans, and Sonja Dusarduijn. “Constitutional Taxation in the Netherlands.” REVIEW OF INTERNATIONAL & EUROPEAN ECONOMIC LAW (2022): 173–75.
Hopkins, C. A. “European Convention on Human Rights.” The Cambridge Law Journal 24, no. 1 (1966): 33–18.
Indira Despuanitara Batara Randa, Imam Haryanto. “Perlindungan Hkum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEoL) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa.” Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 29–5.
Maarif, Ihsanul. “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan : Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis” 7, no. 1 (2024): 339–4.
“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” § Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 1 (2024): Art. 26 § 1.
“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Hukum Daerah.” § Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 (2016): Art. 42 § 1.
“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 (2023): Art. 19 § 1.
“Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah Dan Pajak Sarang Burung Walet.” § Berita Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 28, 2024, Art. 5 § 2.
“PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 63/PUU-XV/2017” (2017): 133–14.
Rodliyah, Lalu Parman, Unpran, . “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Risalah Kenotariatan 5, no. 1 (2024): 108–5.
Rustam. “Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi.” JURNAL KOLABORATIF SAINS 6, no. 12 (2023): 2094–2.
Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jurnal USM Law Review Vol. 4, no. 23 (2021): 708–7.
Ubaiyana, and Mar’atun Fitriah. “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011.” Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): 601–3.
Ummah, Masfi Sya’fiatul. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Vol. 1. Mataram Univeristy Press, 2020.
“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1995): Art. 28J.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 (2022): Art. 57 § 1.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 (2024): Art. 27B § 2.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2024): Art. 7 § 1.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 (2007): Art. 41 § 1 dan 2.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 (2022): Art.16 § 4.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 2015, Art. 65 § 1 dan 2.
Wawan, Yeby Ma’asan Mayrudin, . “Etika Pejabat Publik Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.” Journal of Social Politics and Governance 2, no. 1 (2020): 8
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Bayu Widianto, Chely Br Sembiring, Hendri Yohannes
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
