Legal Certainty Of The Time Frame For The Issuance Of Electronic Mortgages

Authors

  • Yossi Oktavia Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6408

Keywords:

Electronic Mortgage; Birth Of The Mortgage.

Abstract

The mortgage right is the only guarantee institution for land rights, regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960 until the enactment of the Mortgage Law (UUHT) in 1996. Since then, there has been no new regulation at the level of law that specifically governs mortgage rights. In its development, the process of registering collateral, which was initially done manually, has now transformed into an electronic system, known as electronic collateral. Based on the UUHT, the issuance of mortgage rights is regulated on the seventh day after registration, and this also applies to electronic mortgage services. However, with the issuance of Government Regulation Number 18 of 2021, one of its articles stipulates that the issuance of the mortgage right can occur before the seventh day. The difference regarding the issuance time causes a lack of synchronization between the regulations governing the Mortgage Rights. This research uses a doctrinal method, which focuses on the analysis of statutory regulations. This paper will discuss the differences between manual and electronic mortgage registrations, as well as the legal certainty regarding the issuance period of electronic mortgages following the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Law and Regulations:

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun

1960 LN Tahun 1960 No.104 TLN No. 2043.

Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah. UU Nomor 4 Tahun 1996. LN Tahun 1996 No. 42 TLN No.

3632.

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun

dan Pendaftaran Tanah. PP Nomor 18 Tahun 2021. LN No. 28 Tahun 2021 TLN

No.6630.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. PMNA Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara

Elektronik. Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020.

Petunjuk Teknis Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Juknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020.

Books:

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali

Press, 2006.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Peksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Ed.rev.

Cet. 12. Jakarta: Djambatan, 2008.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cet.2. Malang:

Bayumedia Publishing, 2005.

Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2005.

Salim, H. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2. Cet. 2.

PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Sjahdeni, Remy. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan – Ketentuan pokok dan masalah

yang dihadapai oleh perbankan (suatu kajian mengenai undang-undang hak

tanggungan). Ed. 2, cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Suryandari, Wieke Dewi. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia. Cet. 1. Eureka Media

Aksara, 2024.

Sutedi, Adrian. Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan

Penyelesaian Kredit Bermasalah. BP Citra Jaya, 2006.

Usman, Rachmadi. Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta:

Djambatan, 1999.

Journals:

Bayanullah, Muhammad. “Legalitas Akta pemberian Hak Tanggungan Elektronik.”

Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6. No. 1 (2022). Hlm. 594-612.

Devita, Seventina Monda. “Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan

Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah,” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 2. No. 9 (2021). Hlm. 870-888.

Maufiroh, Putri, Bagus Renata Rachman dan Ety Purnaningrum, “Kajian Hukum

Terhadap Inkonsistensi Vertical Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.” Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9. No. 4 (2021). Hlm. 191-196.

Margaret, Agata Tri Putri dan Sapardiyono. “Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan

Terintegrasi Secara Elektronik.“ Jurnal Widya BHUMI 1. No 2 (2021). Hlm. 136-148.

Nurhayati, Yati, Irfani dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam

Perspektif Ilmu Hukum,”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). No.1 (2021). Hlm 1-20.

Pangesti, Shinta dan Prilly Priscilla Sahetapy. “Pendaftaran Hak Tanggungan sebelum

dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020,” Jurnal TunaAgraria 6, No. 2 (2023). Hlm. 71-92.

Saleh, Sri Rahayu Muh., Elya Septiani, dan Nisrina Atiqah.” Studi Komparatif Hukum

Pendaftaran Tanah Pra dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” ULIL ALBAB: Jurnal Imliah Multidisipilin 3. No. 3 (2024). Hlm. 422-431.

Tetama, Androva Renandra. “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca

Undang-Undang Cipta Kerja,” Tunas Agraria 6. No. 1 (2023). Hlm. 30-40.

Others:

Gloria. “Pakar UGM: Terdapat Sejumlah Inkonsistensi dalam PP No. 18 Tahun 2021.”

Universitas Gadjah Mada, 20 September 2021. Tersedia pada

https://ugm.ac.id/id/berita/21701-pakar-ugm-terdapat-sejumlah-inkonsistensi-dalam-pp-no-18-tahun-2021/. Diakses pada tanggal 01 Mei 2025.

Downloads

Published

2025-06-10