Constitutional Court (MK) Interpretation Of The Element of Urgency In The Formation Of A Government Regulation instead of Law ( PERPPU): Constitutional Court (MK) Interpretation Of The Element of Urgency In The Formation Of A Government Regulation instead of Law ( PERPPU)

Nurasikin Nurasikin

doi:10.31941/pj.v23i1.6990

Authors

Nurasikin Nurasikin 1Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.6990

Keywords:

Court Constitution, Interpretation, Urgency, Perppu

Abstract

The number of government regulations, instead of laws (Perppu), formed by the Government due to urgent circumstances, such as the formation of the Job Creation Perppu, has now become a law. Perppu as Emergency Legislation is based on the reasons of Innerenootstand (internal emergency) in urgent circumstances in terms of substance, and urgent in terms of time. This research uses a normative legal research type, with the approach used being the statute, conceptual, and case study approaches. Based on the results of the research, the legal requirements for the birth of a Perppu are: There is a situation, namely an urgent need to resolve legal problems quickly based on the LawLaw, the required LawLaw does not yet exist so that a legal vacuum occurs, or there is a law but it is inadequate and the legal vacuum cannot be overcome by make ConstitutionConstitution in a way procedure normal Because it will take quite a long time, while these urgent situations need certainty to be resolved. However, it becomes a legal problem when the Perppu was formed but did not comply with the elements for creating a Perppu. The Constitutional Court can carry out the testing. Will, but until the moment. This rule is clear about the Court Constitution, which is entitled to interpret the Law according to a rule or Law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alrasyid, H. (2004). Hak Menguji dalam Teori dan Praktek. Jurnal Konstitusi, I(1). Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2014). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah (Http://Www. Jimly.

Com/Makalah/Namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia. Pdf). Diakses Pada Hari

Rabu, 13. http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia. pdf

Hadjon, P. M. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Huda, N. (2003). Politik Ketatanegaraan Indonesia. FH UII Press.

Kelsen, H. (1978). Pure Theory of Law. University of California Press.

Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Press. Mahkamah Konstitusi. (2023). Risalah Sidang Perkara 40, 41, 46, 50/PUU-XXI/2023 tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar .

Manan, B. (1999). Lembaga Kepresidenan. Gama Media.

Mannan, B. (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Indo Hill Co. Martosoewignjo, S. S. (1987). Prosedur dan Sisten Perubahan Konstitusi. Alums. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revi). Prenada Media Group. Marzuki, P. M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang

Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan MK Nomor 91/PUU-XI/2013 tentang Pengujian PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan MK 54/2023 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan MK 43/2020 pengujian UU No 2 tahun 2020 tentang penetapan PERPPU No 1 tahun

2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19)

Sirajuddin & Winardi. (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press. Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu Perundang-undangan I (Edisi Revi). Kanisius.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wibowo, M. (2020). Asas-Asas Pengujian Undang-Undang. Rajawali Press

Constitutional Court (MK) Interpretation Of The Element of Urgency In The Formation Of A Government Regulation instead of Law ( PERPPU)