PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR
Abstract
Investigation of criminal case through the criminal justice system must to base on the appropriate processes and procedure that can be accounted. One of the important procedures to investigation is the right to get legal protection. Legal protection is one of the fundamental rights that every human being possesses, one form of legal protection is right to obtain legal aid in every steps of investigation process. The legal aid has an important meaning for someone who dealing with legal issues. This research is discussed about application of legal aid in the process of police investigation. This research also specializes in the approach using the rule of national law (legislation) to be able to know the application of legal aid with the principle of accusatoir. The result of this research is Legal aid can reduce the number of violence in the process of investigation of suspects by the police (investigation) in order to protect the human rights of the suspect, the role of legal aid is needed, the number of investigation of suspects not accompanied by advocate it cause torture of the suspect, because the investigator considers the suspect to be an object of inspection instead of placing the suspect as the subject of the investigation.
Keywords: The criminal justice system, Investigation, legal aid, accusatoir principle
Full Text:
PDFReferences
Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Vol. 7 No. 1. Februari, 2010.
Ade Irawan Taufik, Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Jurnal Rechtvinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
Agus Raharjo, Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas. Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1, Februari 2011
Anggi Rahmatika, Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, 2016.
Aswanto, 1999, Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Disertasi, Surabaya : Unair.
Barda Namawi Arif, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni bandung.
Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Penelitian Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta: KontraS.
Dian Balenina, Chintami, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.1, Agustus, 2019
Diah Ratna Sari Hariyanto, Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Di Denpasar, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2014.
Frans Hendra Winata I, 2011, Bantuan Hukum Di Indonesia “Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
---------, 2009, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Heidy Visilia Sahanggamu, Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, Lex Crimen ,Vol. II No. 2 Apr-Jun 2013.
Jamil, M. Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.2, December, 2019.
Jumari, Arif Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.2, December, 2019.
Mardjono Reksodiptro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan buku kedua, Jakarta; Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
Pratiwi, Ayu Dian & Pius Triwahyudi, Jaminan Perlindungan yang Berkeadilan bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.2, December, 2019.
Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.
---------, 1996, Sistim Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung: Bina Cipta.
Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni.
Syaiful Bakhari, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Prespektif Pembaharuan Teori dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur.
Yolanda Putri Dewanti, Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, 2013.
Yusriando, Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.2, December, 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1085
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Muhammad Rusli Arafat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal Pena Justisia Indexed by:
_CROSREF.jpg "CROSREF")
 | Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum |