Pengecualian Rahasia Perbankan untuk  Kepentingan Perpajakan di Indonesia

Ika Khairunnisa Simanjuntak

doi:10.31941/pj.v19i1.1131

Authors

Ika Khairunnisa Simanjuntak Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1131

Abstract

Act Number 7 of 1992 as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Banking and several related rules already regulated the exclusion of bank secrecy, especially for tax purposes. However, the existing mechanism has not been able to accommodate the exchange of financial information within the framework of the Automatic Exchange of Information (AEOI). Then the Financial Information Access Act was formulated which regulates the automatic exchange of financial information that has never been known before. The problems discussed in this study are how the exclusion of bank secrecy are for tax purposes that have been carried out in Indonesia and how the exclusion of bank secrecy are regulated in the Financial Information Access Act. The research method used is a normative juridical method with a descriptive analytical research approach. The results of the study found that the exclusion of bank secrecy has long been known in Indonesia but is still limited by a convoluted bureaucracy. Whereas in the Financial Information Access Act, exclusion take place automatically but there are sanctions for those who misuse information.

Keywords:

Bank Secrecy; Access to Financial Information; Tax.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fuady, Munir, 1999, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Husain, Yunus, 2010, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima).

Husein, Yunus, 2003, Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: Universitas Indonesia).

Sitompul, Zulkarnain, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia).

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti).

Arvirianty, Anastasia, “Jalan Terjal Transparansi Data Pajak”, Media Indonesia, 29 Februari 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, Jurnal Siaran Pers, Nomor 25/KLI 2016.

Sjahdeny, Sutan Remy, “Independensi dan Akuntabilitas Bank Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, Nomor 4, Tahun 2011.

Jaelani, A.K, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Volume 18, No. 2, 2019.

Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, Volume 18, No. 2, 2019.

Soepraptomo, Heru, “Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, Nomor 1 , Tahun 2008.

Wibisono, Agung dan Chamelia Gunawan, “Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”, Jurnal Law Review, Volume XI No. 2 - November 2011.

Kautsar, Rimas, Membuka Kerahasiaan Bank untuk Kepentingan Perpajakan dengan Alasan Pemberian Akses Langsung Kepada Aparat Pajak Indonesia dan Pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act di Indonesia, (Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015).

Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia”, Jurnal Pena Justisia, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Nurika Latiff Hikmawati “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal Pena Justisia, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Miftahur Rahman Hakim, Nur Kholidah, “Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik”, Jurnal Pena Justisia, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Vidya Noor Rachmadini “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Pena Justisia, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Willy Naresta Hanum, “Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice”, Jurnal Bestuur, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.

Resti Dian Luthviati, “The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products”, Jurnal Bestuur, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.

Chapter 6 Special Provisions Article 26 Exchange of Information.

Fatwa Mahkamah Agung nomor: 148/KMA/XII/2009 tertanggal Desember 2009.

AEOI : Status of Commitments (101 jurisdictions have committed), http://www.oecd.org/tax/ transparency/AEOI-commitments.pdf, (diakses 27 November 2018)

Daniel, Wahyu, Data Nasabah Bank Akan Dibuka, Anda Tak Bisa Kabur Dari Pajak, www.detik.com, (diakses 15 November 2018).

Kata OJK Soal Rencana Penghapusan Prinsip Kerahasiaan Perbankan, http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt57c424fed80d3/Kata-Ojk-Soal-Rencana-Penghapusan-Prinsip-Kerahasiaan-Perbankan (diakses 27 November 2018).

Kebut Revisi Undang-Undang Demi Mengejar Implementasi Automatic Exchange of Information, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57cd22602e267/kebut-revisi-uu-demi-mengejar-implementasi-iautomatic-exchange-of-information-i (diakses 30 November 2018).

OECD Center for Tax Policy and Administration, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose : AEOI Status of Commitments, http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf, (diakses tanggal 26 November 2018).

Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Perbankan Indonesia 2016”, Edisi 3 Maret 2016.

Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional Dengan RPJMN 2015-2019.