Determination of Expert Position in Holding Special Cases in the Police Investigation Stage
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v20i2.3168Abstract
When the expert has been presented in the investigation stage, of course, it will have a good impact on the results of the case filing. However, problems still need to be addressed regarding the urgency and legal consequences of expert testimony in the investigation stage. This study examines the urgency of presenting experts in the case title in the investigation stage and the legal consequences if the expert needs to be presented in the case title in the investigation stage. This study uses a normative juridical method. The results of the study concluded that the public prosecutor himself was helped by the existence of expert information at the investigation level because it would see the criminal events that would be prosecuted more completely and thoroughly. Second, no sanctions or consequences were found in Perkap 6 of 2019 concerning Criminal Investigations when the investigation does not present an expert in the title of the case. Although the provisions in Article 33 paragraph (2) of Perkap 6 of 2019 contain the word mandatory, it needs to be balanced with sanctions or consequences when investigators fail to present experts in their case titles.Downloads
References
“Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo”, http://en.news.viva.co.id/news/read/1014-habib_rizieq_walk_out_tolak_roy_suryo, diakses tanggal 18 januari 2021.
“Kasus Asian Agri, Hakim Tolak Saksi Ahli dari Ditjen Pajak”, http://www.tempo.co/read/news/2011/07/05/090344814/Kasus-Asian-Agri-Hakim-Tolak-Saksi-Ahli-dari-DitjenPajak, diakses tanggal 10 Januari 2021
“Saksi Ahli Ditolak Mejelis Hakim : Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau”.Harian Sumut Pos. http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=48685, diakses tanggal 2 Februari 2021.
“Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap-. diakses tanggal 10 Januari 2021.
Ahmad Zaenal Fanani. “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, 2011.Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret, hlm 3.
Albertus Luter, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed, “Pre-Trial: The Suspect' Ultimate Weapon and Correction Tool for Investigators To Be More Professional From The Perspective Of Legal Expediency," Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI) Volume 1 ISSUE 2, April 2022.
Ari Trestiawan, Bambang Sugiri, and Prija Djatmika, “Progressive Legal Perspective of the Settlement Child Criminal Action as a Narcotics User in the Malang City Police Resort," International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Volume 8, Issue 4, April 2021.
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia.edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi 7 Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 2009
Mulyadi M. Umanailo, “Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Privatum Vol. IV No. 6, Juli 2016
Nur Agus Susanto. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, 2014”. Jurnal Yudisial. No. 3. Vol.7. Desember 2014
Pangaribuan, Luhut M.P., Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Cetakan Kedua, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Prakoso, Djoko, Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP, Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
Rafiqa Qurrata A’yun. Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Thesis, Universitas Indonesia. Jakarta, 2010.
Soeparmono, R., Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Satya Wacana, Semarang, 2002
Soesilo, R.. Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum). Cetakan Pertama, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1982.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Anang Shopan Tornado

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.















