Authority for Judicial Determinations in Connection Cases
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.3618Abstract
The matter of connectivity is a criminal matter carried out by military personnel and civilians, both jointly (mede dader) and as accomplices (deelneming), so in the resolution process, it is regulated by several laws and regulations because it involves two jurisdictions, namely civilian and military courts. The purpose of this research is to demonstrate that in cases where the damage is more inclined towards military interests, the case is tried in military court, and if the damage is heavier on civilian/public (non-military) interests, there is a possibility of being tried in civilian court. A descriptive approach in qualitative research was used to systematically and quickly gather factual data in accordance with the description when conducting research. The results of this research show that although Article 90 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) explains which jurisdiction handles the case, it is in the hands of the research team, including the prosecutor or chief prosecutor and military prosecutor or chief military prosecutor, based on Article 33 of the Supreme Court Law, the Supreme Court is worthy of taking over this authority.Downloads
References
Ariman, R., & Raghib, F. (2015). Hukum Pidana. Setara Press.
Daris Warsito, D. S. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Jurnal Daulat Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562
Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 6(3). https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364
Hamzah, A. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Saptha Artha Jaya.
Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif. Sinar Grafika.
Hasani, I. (2013). Dinamika perlindungan hak konstitusional warga : Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia : 10 tahun Mahkamah Konstitusi RI.
Ilyas, A. (2013). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
Jauzi, F. (2019). Wewenang Kpk Dalam Sidang Konesitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI. Universitas Sriwijaya.
Jurio, F. A., Firdaus, E., & Erdiansyah. (2019). Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 6(2).
Kelsen, H. (2011). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media.
Langi, H. J. (2016). Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. Lex Privatum, IV(7).
Marpaung, L. (2014). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Sinar Grafika.
Maulana, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia. Universitas Trisakti.
Mawarni, Y. (2018). Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Lentera Hukum, 5(2), 211. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7579
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
Muaidi, L. (2019). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Pya). Universitas Mataram.
Nasution, D. M. (2002). Kedudukan Militer Dalam Islam. PT. Tiara Wacana.
Nursadi, H. (2012). Sistem Hukum Indonesia. Universitas Terbuka. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf
Pratiwi, F. D. (2020). Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB). Universitas Batanghari.
Rohmawati, Salim, A., & Wafi. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.53027/jp.v1i2.133
Rosidah, N. (2019). Hukum Peradilan Militer. CV. Anugrah Utama Raharja.
S.R. Sianturi. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika.
Suradi, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Law Journal Yos Soedarso University, 3(1). https://doi.org/https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.146
Syamsuddin, A. (2017). Kajian tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. Lex Crimen, 6(6).
Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.
Wantu, F. M. (2019). Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek. Reviva Cendekia.
Widijantoro, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, 6(2), 69–74. https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.60
Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pustaka Reka Cipta.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Arief Fahmi Lubis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
