Ownership Of Flat Units For Foreigners In The Agrarian Legal Order

Putra Hutomo; H. Yuhelson; Mohamad - Ismed

doi:10.31941/pj.v23i1.4144

Authors

Putra Hutomo Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
H. Yuhelson Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
Mohamad - Ismed Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4144

Abstract

The aim of the research is to describe apartment units associated with investment in the property sector for ownership of apartment units for foreign citizens in Indonesia by paying attention to land rights in Indonesia, so that there is no disharmony with positive law in Indonesia. The research method uses a normative juridical legal research type. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, analytical approach. An analytical approach is carried out by analyzing legal material to find out what is contained in the terms used in a legal regulation conceptually, as well as understanding the regulation in practice. The results of the research are that in the UUPA there are several types of land rights, namely: (1) Ownership rights; (2) Cultivation rights; (3) Building use rights; (4) Use rights; (5) Rental rights; (6) The right to open land; (7) The right to collect forest products; (8) Other rights which are not included in the rights mentioned above will be determined by law as well as temporary rights as stated in Article 53 of the UUPA. After the enactment of Law 11/2020, the regulation of ownership of condominium units for foreigners is specifically regulated in Part Four of Land Paragraph 3 Condominium Units for Foreigners, as intended in the provisions of Articles 143 to 145. In its development to implement Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIIl2020, improvements need to be made by replacing Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Letter f, Considering section, Law Number 6 of 2023), as promulgated in Law Number 6 of 2023 concerning Determination of Regulations The Government Substitutes Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (hereinafter referred to as Law 6/2023)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Arie S. Hutagalung, (2022. Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Buku Pedoman Pembuatan Tesis, (2022). Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya.

Boedi Harsono, (2022). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

Eman Ramelan, (2012). Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebanan Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Putra Hutomo, (2022). Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) Dalam Hukum Agraria Nasional Teori dan Praktik Dalam Hukum Agraria Nasional, CV Bimedia Pustaka Utama, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Bandung Barat.

Pusat Penilitian dan Pengembangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, (1987). Perundang-undangan tentang Perumahan; Inventarisasi dan analisis, Grafikatama Offset Jakarta.

S. Nasution, (2011). Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi dan Bangunan Gedung.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing.

Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.01/1963/XI/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing.

Pidato

Maria SW. Soemardjono, (1998). Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fajultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.