Juridical Implications of Regional Regulations on the Management of Land Management Rights that have been Incorporated in Public Companies
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.4242Abstract
Inbreng is a deposit of capital in forms other than money. BUMD Tbk. is a company whose capital is invested by the Regional Government Y in the form of Land Management Rights. This capital investment has been approved based on the Governor's Decree regarding Development Guidelines in the BUMD Tbk. Area, as well as giving BUMD Tbk. the right to provide recommendations on Land Management Rights. However, currently the Governor's Decree regarding Development Guidelines in the BUMD The Province of the Special Capital Region of Jakarta has the right to provide recommendations given by the Regional Government. As a result, BUMD Tbk. lost one of its income from providing recommendations. Apart from that, questions arise regarding the status of Land Management Rights which have become capital investments. Bearing in mind that BUMD Tbk. is a Public Company, BUMD This research will focus on Company Law and Capital Market Law. Especially according to the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions and Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business ActivitiesDownloads
References
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang a Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Ansari, Teuku Syahrul. Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup. Semarang. Pustaka Rizki Putra. 2002.
Posner, Richard A. & E. Scott, Kenneth. Economics of Corporation Law and Securities Regulation. Boston, Toronto: Little, Brown & Company, 1980.
Soetiono, Kusumaningtuti. Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan. 2016.
Wardoyo, Paulus. Pasar Modal (Edisi Kedua). Semarang University Press. Semarang. 2012.
Ansari, Teuku Syahrul. Mekanisme Penyelesaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Kepastian Hukum. Media Bina Ilmiah. Vol.17 No.10 Mei 2023. Hlm. 2374
Harnisa W., Suyanti N & Rubianti B. (2018). Status Hak atas Tanah yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. Vol. 1 No.2. Acta Diurnal. Hlm 2.
Wulandari, P & Swardhana, P. Tanggung jawab terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal terkait Perdagangan Saham. Universitas Udayana. Hlm. 3
Suastini. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 5.1. Hlm 1.
Amelia, F & Anhar, M. Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Indonesia. Hlm. 47
Black's Law Dictionary
Hukumonline. (2015). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Diakses pada 11 Oktober 2023 jam 15:09 WIB, dari https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Pemerintah-Daerah.pdf
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Teuku Syahrul Ansari, Walman Gultom, Kharisma Gemilang, Aldiansyah Aldiansyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
