Application Of Fast Events In Sharia Economic Dispute Resolution Based On Supreme Court Regulation Number 14 Of 2016 In The Perspective Of Easy Of Doing Business
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.4437Abstract
This study aims to determine the comparison of conventional procedural lawsuits and simple event lawsuits for sharia economic dispute settlement based on Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Resolving Sharia Economic Disputes. This research refers to the perspective of Easy of Doing Business or ease of doing business to the extent of its contribution to improving the ranking of ease of doing business that has been indicatored, especially in Indonesia. The government has made regulations to provide business protection, among others, through legal certainty and ease of doing business. Various problems in the arrangement regarding the dispute resolution process are sufficient to make business actors reluctant to continue their business activities, from the length of the series of judicial methods, expensive costs, to the very confiscated time. This research uses normative juridical research methods carried out with research events on applicable positive legal principles or doctrines, research on legal systematics that can be carried out on certain laws and regulations or written which aims to identify the main understanding / basis of rights and obligations, legal events, legal relationships, legal objects that review Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures Sharia Economic Case Settlement in support of Easy Of Doing Business (EoDB) in business dispute cases with its resolution through a simple court system. The conclusion of this study is that the simple event lawsuit system in sharia economic disputes has been effectively applied in its application, which can be considered to have implications for the ease of doing business including starting business and enforcement contracts.Downloads
References
A. Murti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Prkatik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 26
Kuswandi & Moh. Nasichin, ”Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan”, Jurnal Unigres, Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2019, hlm. 145.
Mul Irawan, Implementasi Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, 2018
Moh. Taufik Makarao, ”Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata”, Jakarta, P.T. Adi Mahasatya, hlm. 162
Murti Arto, Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Belajar. 2003
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2010.
Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi), Bandung, Mandar Maju, 2019.
Ronny Hanitjio, Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 135.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung, P.T. Alumni, 1992.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2009.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty, 2006.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Bandung, Alumni, 2006.
Syarifuddin H.M., Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya, Jakarta, P.T. Imaji Cipta Karya, 2020.
Titi Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana Media Group, 2008.
Wahju Mulyono, “Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia”, Jakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 69.
Yahya M. Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2015.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke- IV (empat);
HIR (Herziene Indonesich Regliment);
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Adrian Corcoran dan Robert Gillianders. (2012). “Foreign Direct Investment and The Easy of Doing Businerr”. Review of World Economics 151 (1), 103-126.
Anita Afriana & Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 1, 2019.
Dandy Ramadhan dan Wisnu Tri Nugroho, “Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Easy of Doing Business (EODB), Jurnal International Summit on Science Technology and Humanity, 2019.
Edward James Sinaga, Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, Nomor 3, 2021.
Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”, Jurnal Juridica, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, Nomor 1, 2020, hlm. 26.
Estu Dyah Arifianti (et.all). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah Refleksi, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017.
Hazar Kusmayanti (et.all) “Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliliing Dikaitkan Dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER, Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 147.
Hilda Swandani Prastiti, Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam), Jurnal Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 Nomor 3, 2021.
Hikmahanto Juwana, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2, 2020.
Jamal Ibrahim Haidar. The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journals of The Japanese and International Economies, Vol. 26 (3), 2012.
John Baldwin, Small Claims in The Country in England and Wales, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm. 20, dalam Efa Laela Fakhirah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Rian Fauzi Rahman, Anita Afriana, Hazar Kusmayanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
