The legal policy of implementing automatic exchange of information (aeoi) in indonesia: what and how?
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4532Keywords:
Tax Avoidance, Fiscal Transparency, Legal Politics, Embezzlement of Funds.Abstract
The Automatic Exchange of Information (AEOI) is a scheme for the automatic exchange of financial information between countries to combat tax evasion and money laundering. Indonesia has established AEOI through Law Number 9 of 2017 and Minister of Finance Regulation Number 60/PMK.03/2017, taking into account various economic, social, and political interests in its legal political process. The purpose of this research is to analyze the legal politics behind the establishment of the Automatic Exchange of Information (AEOI) in Indonesia and to formulate effective and efficient implementation strategies in the government's efforts to combat tax evasion and money laundering through the scheme of automatic exchange of financial information between countries. This research uses normative legal research methods, focusing on examining and analyzing the applicable legal norms. The sources of legal materials used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection techniques in the form of literature studies and data analysis conducted qualitatively. The research results reveal that the legal politics behind the establishment of the Automatic Exchange of Information (AEOI) in Indonesia are based on efforts to align with international standards in combating cross-border tax evasion and money laundering, enhancing fiscal transparency, strengthening law enforcement in the field of taxation, and increasing state revenue from the tax sector. The implementation of AEOI can be carried out effectively and efficiently by ensuring a strong legal framework, developing reliable information technology infrastructure, enhancing human resource capacity, building cooperation and coordination with financial service institutions and partner countries, conducting monitoring and evaluation, and raising public awareness and education about the importance of AEOI in combating cross-border tax evasion and money laundering.Downloads
References
CETAHU 2023: Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022, KOMNAS Perempuan.
Crawshaw, R & Holmstrom L. 2008. Menjelaskan prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam teks-teks penting tentang hak asasi manusia untuk polisi Brill Nijaf.
Dwaiti Ira. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis Magister Hukum, Magister Universitas Diponegoro, Semarang.
Pelaku dkk. 2012. Viktimologi. Ohio: Penerbitan Anderson. Gosita, Arif. (2009) Masalah viktimisasi kejahatan. Jakarta: Universitas Trishakti.
Kinasih, Pak Enda. 2007. Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dari pelecehan seksual. Jurnal Universitas Airlanga.
Luthfia Nareshwari Rasendriya. 2024. Disertasi: Implementasi Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Banding Indonesia dan Malaysia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ota, T. 2007. Perkembangan dukungan dan hak-hak korban di Asia. Mendukung Korban Kejahatan di Asia, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Rexodiputro, Marjono. 1987. Beberapa catatan umum mengenai permasalahan korban, dalam JE Sahetapi, An Anthology of Victimology. Jakarta: Perpustakaan Sinar Harapan.
Suryono Ekotama, ST. Harum Pudgiarto dan G. Vidyartana, 2000. Victimologi Abortus Provocatus dalam Perspektif Korban Pemerkosaan, Kriminologi dan Peradilan Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. Melindungi korban kekerasan seksual. Refika Aditama: Bandung.
Wantu, Pagar M. 2011. Kepastian hukum tentang peluang penyelenggaraan peradilan dan peradilan perdata. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.
Abdullah, M.Zen. 2011. Asas praduga tak bersalah dari berbagai sudut pandang. Majalah Lex Specialis. Nomor 14.1-13. Diakses pada 28 Mei.
Ali, M. dan Vibowo, A. 2018. Kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan. Yuridica: Nomor 33 Jilid 2.
Anjari, W. 2021. Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. Jurnal Yudisial,Volume 13, Nomor 3.
Arianti, V. 2019. Sistem peradilan pidana nasional dan konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Nomor 13 Jilid 1.
Belafonte, Federico. 2013. Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Sambhoga ) Berdasarkan Hukum Indonesia dan Malaysia.” Tesis Doktor, Universitas Internasional Batam.
Benguet Hasudungan Simatupang dkk. 2023. Hak atas kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual. Jurnal Hukum Universitas Bengkulu Volume 8 Nomor 1.
Cinta Deen Kalpika. 2018. Efektifitas restitusi bagi korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Pemikiran Hukum, Volume 4 Nomor 1.
Desi Kusuma Vardani dan lainnya. 2017. Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia. Revisi Jilid 6 Nomor 3.
Faturohman dkk. 2023. Peran korban dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Jurnal Hukum dan Masyarakat Borobdur, Volume 2, Nomor 6.
Gema Budi dkk. 2020. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia. Wajah Hukum, Volume 4 Nomor 2.
Jose Pegawac. 2017. Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Lex Privatum Jilid 5 No. 10.
Kurator, Bazar. 2017. Hukum Islam dan Sistem Peradilan di Malaysia. Jurnal Islam Terratex Volume 1 Nomor 3.
Hiri, pencetak Jaya. 2016. Masalah Kekerasan Seksual: Menganalisis Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah tersebut. Rule of Law: Hukum Konstruktif untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 6, edisi 1.
Harnoko, B.Rudy. 2010. Dibalik kekerasan terhadap perempuan. Mu'jah Jilid 2 Nomor 1.
Maria Novita Apriyani. 2021. Implementasi Kompensasi Bagi Korban Pelecehan Seksual. Buku Hukum, Volume 17 Nomor 1.
Ni buat Angreni. 2021. Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Quid Pro Quo di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Kirta Desha Volume 9 Nomor 3.
Rahmi, A. 2019. Kepatuhan terhadap restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dalam sistem hukum Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum No.4 Jilid 2.
Riskianti Junior Siburian. 2022. Proses reparasi korban kejahatan terupdate. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia Jilid 1 Angka 2.
Sumeria, Marchelya. 2013. Undang-Undang Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis Jilid 1 Nomor 2.
Syed Akbar. 2016. Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Fiat Justicia Volume 10 Nomor 2.
Rusliansyah, file:///F:/Trafficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, diunduh pada 23 Maret 2024.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
















