Investigating Online Fraud with the BRI Mobile Mode : Modus Operandi and the Gaps in Law Enforcement
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.4730Abstract
Cyber universe was made uproar by the actions of fraudsters posing as bank employees. Fake advertisements are a 'cover' for fraudsters in their efforts to 'drain' victims' money. In 2023, the South Jakarta District Court sentenced 9 perpetrators. this article, we will examine in depth the modus operandi used by the perpetrators, related to legal regulations. a critical assessment will be carried out regarding law enforcement carried out by the Public Prosecutor and the Panel of Judges. The author uses a legal research with statutory and regulatory policies and case approach to answer the problem. The results of the research show that the perpetrators used various modes, where each of these is an independent criminal act. It was found that there were gaps in the legal enforcement of this case, especially by the prosecutor, which included a lack of understanding regarding the ITE Law and other related regulations, as well as inconsistencies in the application of the concurus realis doctrin and sustainable actions, and there were indications of lack of seriousness in handling it, where Article 36 of the ITE Law which is the severity of punishment, is not applied in the indictmentDownloads
References
Alam, Nova Aulia Pagar, La Ode Husen, dan Kamri Ahmad, “Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum”, Journal of Lex Generalis 1, no 6, (Nopember 2020): 913, https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236, 912-927
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta Timur: Sinar. Grafika, 2011
Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media. Malang: Nusa Creative, 2015
Dirjosisworo, Ruang Lingkup Kriminalogi, Jakarta, Rajawali, 1984
Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
Imron, Ali, “Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi” Jurnal Surya Kencana Dua 6 no.1, (Maret, 2016): 92, http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340, 83-107
Kansil, C.S.T., Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kurnia, Novi, et al , Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi. Jogjakarta : Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022
Marbun, Rocky, Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana Membongkar Oposisi Biner antara Kekuasaan dan Kewenangan. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran Mangkuyudan, 2019
Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2013
Muladi, Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim: Studi Kasus Prita
Mulyasari, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
Mulyana, Alif Oksaryan, dan Diana Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana”, Jurnal Recidive 11 no 3, (2022), 267-274. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Pasal 64, 65, dan 67 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2018
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, perihal Kasus Penipuan Online Terdakwa II – Terdakwa IX
Rahmad, Noor, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3 no 2, (April 2019): 103-117. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419
Samudra, Anton Hendrik, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”, Jurnal Mimbar Hukum 31 no. 1, (2019), 59-74. https://doi.org/10.22146/jmh.34786.
Sudoyo, Wahyu, “Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022”, https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022, (diakses 2 Desember 2022)
Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal dinamika hukum 8, no 3,(Oktober, 2007):119-204, https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tanggal 16 Nopember 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
Undan-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Febriansyah Febriansyah, Musriko Musriko
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
