Punishment Under Special Minimum Criminal Threat In the Crime of Child Abuse (Study of Decision Number 1041 K/Pid.Sus/2020)

Rosman Ahmad; Hariman Satria; Faisal Abdaud; Mafardin Mafardin

doi:10.31941/pj.v22i3.4909

Authors

Rosman Ahmad Universitas Muhammadiyah Kendari
Hariman Satria Universitas Muhammadiyah Kendari
Faisal Abdaud Universitas Muhammadiyah Kendari
Mafardin Mafardin Universitas Muhammadiyah Kendari

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4909

Abstract

The imposition of a penalty below the special minimum in the crime of molestation of children is a very important issue in criminal law. This crime aims to provide more effective protection to victims of immorality involving children. In some cases of child abuse, the judge handed down a verdict below the special minimum. The offense that is the focus of this study is how the judge considers sentencing under the special minimum criminal threat based on Decision Number 1041 K/Pid.Sus/2020 in the case of criminal acts of child abuse? The research method used is a type of normative legal research using 2 (two) legal approaches, namely the legislative approach and the case approach. The results of the study concluded that the Supreme Court in decision Number 1041/Pid.sus/2020 has strengthened the judex facti decision that imposes a penalty below the special minimum limit to the defendant so that the decision contradicts the provisions of Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is the minimum limit of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(4).

Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Claudia, N., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2018). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 7(3)

Dafid, C., Uning, P., & Sanidjar, P. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Solok Selatan (Doctoral dissertation, Uiversitas Bung Hatta).

Djulaeka. 2014. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal. Malang. Setara Press. p.134

Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(1).

Frans, M. P. (2022). Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive. Supremasi: Jurnal Hukum, 4(2),

Hargono, H., Rustan, A., Jambak, F., & Rahman, R. A. (2024). Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands. SASI, 30(1),

Haris, O. K. (2017). Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus. Jurnal Ius Constituendum, 2(2),

Hudah, Komsih, Ahmad Rustan, and Irwansyah Irwansyah. "Enigma of the Idea from Extending the Village Head Period: Orientation and Implications in a Constitutional Perspective." SASI 29.4.

Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(4),

Hidayat, M., & Taufiqurrahman, T. (2021). Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak. Coution: journal of counseling and education, 2(1), 4

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 2.

Leden Marpaung, 2004, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta.

Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syari’ah, 15(2),

Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Sosio Informa, 1(1)

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1),

Rustan, Ahmad, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. "Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study “Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.”." Varia Justicia 17.3 (2021).

Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 5(2),

Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Kertha Wicaksana, 15(2),

Syamsu, M. Ainul, and M. H. Sh. penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana. Prenada Media, 2018.

Sonda Tallesang, 2014, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 44(3),

Tatumpe, A. (2019). Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya. Journal Scientia De Lex, 7(3),

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .

Yanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Agung Mulia, Jakarta.Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2),

https://www.tempo.co/dw/5179/pbb-jumlah-penculikan-dan-pemerkosaan-anak-di-daerah-konflik-meningkat. edisi, Selasa, 22 Juni 2021

Baca artikel CNN Indonesia "Kemen PPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022": https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022

Tim Newburn, 2007, Criminology, Willan Publishing, Portland.