Employment Legal Protection in Facing Artificial Intelligence Disruption: Efforts to Overcome the Replacement of Human Workers
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.5121Abstract
This study aims to analyze employment legal protection in the face of disruption from artificial intelligence (AI) technology that threatens the existence of human labor. The development of AI technology has created new challenges for the world of employment, where many jobs have the potential to be replaced by machines and automated systems. This study uses a normative legal method with a statutory approach to examine existing employment regulations and their relevance in protecting workers' rights in the digital era. The data used consists of legal literature, laws and regulations related to the application of AI in the world of work. The results of the study show that Law Number 13 of 2023 concerning Manpower emerged as a response to the unfavorable situation for workers, with the aim of protecting labor rights and implementing international instruments and human rights declarations. Technological advances, especially automation and artificial intelligence (AI), bring benefits such as efficiency and new opportunities, but also pose challenges such as job loss. To address this, the government needs to strengthen employment legal protection, design policies to support affected workers, and provide skills training and incentives for companies. The Circular of the Ministry of Communication and Information on the ethics of using AI emphasizes inclusivity, humanity, accessibility, and sustainable development, as well as the protection of workers' rights such as the right to work and fair treatment. However, current national regulations do not specifically regulate the use of AI by companies, so new legal arrangements are needed to protect workers' rights and manage the transition due to Termination of Employment.
Downloads
References
Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 267-298.
Aprilianto, D., & Wijayanti, A. (2021). Hak Pekerja Yang Di Phk Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid Dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT, 7(2), 147-161.
Ayu, A. P., & Dalimunthe, N. (2023). Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 5785-5796.
Nurkholidah, S., Andala, A., & Amalia, R. (2022). Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja. Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 14(1), 34-40.
Manurung, E. H., & Heliany, I. (2019). Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. SOL JUSTISIO, 1(2 Oktober), 128-135.
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Giyono, U. (2020). Informalisasi dan Masalah Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Dalam Kajian Hukum (Studi Kasus PHK sebagai Efek Digitalisasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2019). Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 34(1), 63-76.
Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 652-671.
Herdiana, D. (2018). Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(1).
Septiani, N. A., & Lesmana, T. (2022). Analisis Sistem Kebijakan dan Perlindungan Pemerintah Ketenagakerjaan Terkait Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(3), 53-61.
Ibrahim, Z. (2013). Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 525-539.
Japian, C. M. V. (2021). Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (Ilo €“International Labour Organization) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya Di Indonesia. Lex Privatum, 9(2).
Kurniawan, F. E., & Aruan, N. L. (2021). Digitalisasi dan pola kerja baru: Dampak bagi industrialisasi dan respons kebijakan ketenagakerjaan. Jurnal Sosioteknologi, 20(3), 395-409.
Kurniawan, F. E., & Aruan, N. L. (2021). Digitalisasi dan pola kerja baru: Dampak bagi industrialisasi dan respons kebijakan ketenagakerjaan. Jurnal Sosioteknologi, 20(3), 395-409.
Muliawaty, L. (2019). Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 1-9.
Muzakir, U., Baharuddin, B., Manuhutu, A., & Widoyo, H. (2023). Penerapan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Informasi: Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi, Etika, dan Dampak Sosial. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 6(4), 1163-1169.
Pratiwi, W. B., & Andani, D. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(3), 652-673.
Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2), 254-272.
Purnama, N. S., & Amelia, H. (2021). Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PEMULIAAN HUKUM, 4(1), 63-82.
Rabarijaona, H., & Arifani, D. (2020). Legal Protection of Employees/Workers Who Experienced Employment Relationship Impact Digitalization. Jurnal Pembaharuan Hukum, 7(3), 211-221.
Saidah, I. (2021). Model Industri Bisnis Media Massa Pada Era Perkembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia:-. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 44-59.
Khairunnisa, S., & Agus Pramono, S. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-konvensi International Labour Organization (ILO) di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-15.
Setyono, N. (2018). Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ius Constituendum, 3(2), 178-196.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Soniansih, S., & Kusmiati, Y. (2021). Komunikasi, teknologi informasi dan ketenagakerjaan kajian perkembangan inklusi teknologi digital dan pengangguran di Indonesia.
Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rasi, 2(2), 12-22.
Taryono, T., Purnomosidi, A., & Riyanti, R. (2019). Perlindungan bagi Pekerja di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila. In Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 (pp. 47-56). Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109-120.
Wijaya, M., Kurniawan, K., & Sood, M. (2019). Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 182-193.
Yogaswara, R. (2019). Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah dan Swasta. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 10(1), 67-72.
.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Cece Suryana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
