The Role of Members of the Regency/City People's Representative Council (DPRK) Appointment Mechanism as Cultural Representatives in Monitoring Special Autonomy Policies
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.5185Abstract
This study aims to further examine the role of DPRK members of the appointment mechanism in accommodating the rights of Indigenous Papuans in regional policies to optimize the implementation of Law Number 2 of 2021. The approach used in writing uses a qualitative descriptive approach that aims to describe the role of DPRK members of the appointment mechanism in accommodating the rights of Indigenous Papuans in Keerom Regency policies to optimize the implementation of Law Number 2 of 2021, so as to produce recommendations in the form of ideas to optimize the role of the DPRK. Therefore, this writing uses a literature study approach related to data collection procedures, in the form of scientific sources such as journals, monographs, and reference books. The results of this study reveal that the role of DPRK members of the appointment mechanism as a cultural representation in overseeing the Special Autonomy policy is carried out through strengthening the position of the DPRK appointment mechanism, namely by providing space for the existence of deputy DPRK leaders who come from DPRK members of the appointment mechanism and the existence of special groups. The existence of deputy leaders and special groups makes the bargaining position of the DPRK appointment mechanism strong in fighting for the rights of Indigenous Papuans so that they can become part of regional policies.
Downloads
References
Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 9 (1).
Kholifan, Mohammad. 1999. Babak Baru Perlawanan Orang Papua. Foker LSM, Jayapura.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731).
Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian kualitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. Metode penelitian ekonomi syariah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Lily Bauw
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
