Questioning the Meaning of Financial or State Economic Losses in Corruption Crimes After the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016

Rendy Airlangga; R.B. Muhammad Zainal Abidin; Mahendra Suhartono; Didik Endro Purwoleksono

doi:10.31941/pj.v23i3.5200

Authors

Rendy Airlangga Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
R.B. Muhammad Zainal Abidin Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Mahendra Suhartono Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Didik Endro Purwoleksono Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5200

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 has changed Articles 2 paragraphs (1) and 3 of the Eradication of Corruption Crime Law from formal criminal act to material criminal act, so that state losses must be interpreted as actual losses. On the basis of that decision, this research analyses the original intent or ratio legis of the word "can" in Articles 2 paragraphs (1) and 3 of the Eradication of Corruption Crime Law, which is useful to understand the spirit underlying the formulation of the word 'can’ or ‘formal criminal act’ since the inception of the Law. In addition, this research also reconstructs the meaning of financial losses or the state economy based on aspects morality. This research is doctrinal research that uses statute, conceptual, and case approaches. The results of this study conclude that the formulation of the word "can" in Articles 2 Paragraphs (1) and 3 of the Eradication of Corruption Crime Law is intended to facilitate proof of corruption in the field of finance or the state economy in Indonesia, whose modus operandi is increasingly sophisticated and complicated. However, corruption crimes are not only about financial or economic losses that must be proven and can be calculated but also moral losses that cannot be seen and calculated. Therefore, the reconstruction of the meaning of potential loss in Articles 2 paragraphs (1) and 3 of the Eradication of Corruption Crime Law in the future is very important to save the nation's morals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A.A. Anggy Tryeza Purnama Ningrum et al. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro.” Jurnal Kertha Wicara 10, no. 3 (2021).

Arya Naheka. Mengenali Dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2005.

Bandaharo Saifuddin. “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Warta Dharmawangsa, no. 52 (2017).

Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia. “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK.” Jurnal Integritas 3, no. 2 (2017).

Dadin E. Saputra dan Afif Khalid. “Impilkasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 18, no. 1 (2018).

Dedy Saputra. “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Administrasi Negara Atas Kebijakan Yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi.” JOM Fakultas Hukum 1, no. 2 (2014).

Dey Ravena dan Kristian. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana, 2017.

Didik Endro Purwoleksono. Hukum Pidana : Untaian Pemikiran. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Eddy O.S. Hiariej. “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” Masalah-Masalah Hukum 42, no. 1 (2013).

Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” Progresif: Jurnal Hukum 18, no. 1 (2024).

Firna Novi Anggoro. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 2 (2022).

Gatot Triyanto. “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Rechtens 6, no. 1 (2017).

Hanafi Amrani et al. “Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum.” Yogyakarta, 2017.

J.E. Sahetapy. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni, 1979.

Jimly Asshiddiqie et al. Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Pasca Reformasi Di Indonesia Persembahan Bagi 75 Tahun DR. Harjono, S.H., MCL. Jakarta: Petromindo, 2023.

Joko Priyono et al. Hukum Sebagai Pancaran Moral Dalam Rangka Memperingati 70 Tahun Guru, Sahabat, Dan Bapak Kami Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. Edited by Oemar Moechtar. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

July Wiarti. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum).” UIR Law Review 1, no. 1 (2017).

Kartono dan Suhendar. “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana.” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11, no. 2 (2020).

Kusnadi Umar. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” El-Iqtishady 2, no. 1 (2020).

M. Misbahul Mujib. “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia.” Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 2 (2013).

Mahrus Ali. “Pendekatan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pemidanaan Dan Putusan Perkara Korupsi.” Veritas et Justitia 6, no. 1 (2020).

Muh. Arief Syahroni. “Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Airlangga, 2020.

Muhammad Yusni. Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Nisa Yulianingsing dan R.B. Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa.” Law Reform 10, no. 1 (2014).

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2015.

———. Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2020.

Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Puteri Hikmawati. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?” Jurnal Negara Hukum 10, no. 1 (2019).

Ryvaldo Vially Korua et al. “Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana.” Lex Crimen 9, no. 4 (2020).

Safitri Hariyani. “Kriminalisasi Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Airlangga, 2023.

Srimin Pinem et al. “Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 10, no. 2 (2023).

Supriardoyo Simanjuntak dan Kornelius Benuf. “Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Diversi Jurnal Hukum 6, no. 1 (2020).

Susandhi Sukatma. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” National Journal of Law 6, no. 1 (2022).

Tanjung Nur Ghenasyarifa Albany. “Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara.” Jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indoensia 2, no. 3 (2022).

Tanpa Penulis. “Corruption Perceptions Index.” Transparency International. Accessed August 8, 2024. https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtsy1BhD7ARIsAHOi4xYezCRXBEE_e3npw7Pvg0oYeoKkoPhlkP5pze9kf4AN-SYACjVamPwaAixKEALw_wcB.

———. “Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi.” Pusat Edukasi AntiKorupsi, 2022. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi.

Teguh Prasetyo. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Edisi Kedua. Bandung: Nusa Media, 2019.

Vidya Prahassacitta. “Perubahan Makna Terhadap Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018).

Yayan Indriana. “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Cepalo 2, no. 2 (2019).

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori Asas Dan Filsafat Hukum. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.