Legal Protection Of Women Victim Online Gender-Based Violence (KBGO)
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5250Abstract
Violence today does not only occur in the real world, but with the development of internet technology, it opens up opportunities for perpetrators to commit acts of violence by utilizing the internet, known as online gender-based violence (GBV). KBGO is more vulnerable to women and children, which not only causes suffering for victims physically, psychologically and even economically. The rights of victims have been deprived and their interests have been harmed by the perpetrators, so victims really need legal protection so that their rights are restored and their interests can be protected. Legal protection for victims of violence is provided by considering the losses suffered by victims, namely in the form of material and immaterial losses. Legal protection for women victims of online gender-based violence (KBGO), not only imposes punishment on the perpetrators of violence in the form of imprisonment and/or fines, but also provides the rights of victims who have been deprived and whose interests have been harmed by the actions of the perpetrators. The punishment that can be imposed on the perpetrators of violence has been regulated in Law Number 12 of 2022, including in the provisions of Article 14 and Article 15, with imprisonment and/or fines, even restitution, imposition of additional punishment or measures in the form of rehabilitation for the perpetrators, as stipulated in Article 16 and Article 17 of Law Number 12 of 2022. For legal protection of the rights of victims of violence, among others, it is regulated in Article 66 to Article 70 of Law Number 12 of 2022, which includes the right to handling, the right to protection and the right to recovery.
Keywords:
KBGO, Legal Protection, Victims, Women
Downloads
References
Annisa Nur Azizah. (2016). Analisis Pengaruh Experiential Marketing, Emotional Branding, Dan Service Quality Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Ikea Alam Sutera). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33321
Antara. (2024). Kenaikan kekerasan berbasis gender.
Ariadi, A. (2022). Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (Cetakan Pe, p. hal. 1). Deepublish.
Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggu-langan Kejahatan (p. hal. 10). Citra Aditya Bakti.
Bhuvanendra dan Holmes. (2014). Kekerasan Berbasis Gender (Cetakan Pe, p. hal. 26). Bildung.
Bonaparte, C. K. (n.d.). Kasus Revenge Porn Pandeglang: Perspektif Hukum dan Ancaman Terhadap Pelanggaran Privasi Seksual.
Gosita, A. (2004). Masalah Korban Kejahatan (p. hal. 98). Bhuana Ilmu Populer.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (p. hal. 25.). Bina Ilmu.
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (p. hal. 10). Gajah Mada University Press.
Ibid (p. hal. 141-142). (n.d.-a).
Ibid (p. 47). (n.d.-b).
Indah S., C. M. (2019). Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Edisi Kedu, p. hal. 115). Kencana Prenada Media.
Irianto, Sulistyowati dan Nurtjahjo, L. I. (2020). Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan (Edisi Kedu, p. hal. 336). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jawade Hafidz Arsyad. (2013). Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) (pp. 211–212). Sinar Grafika.
Juhaya S. Praja. (2011). Teori Hukum dan Aplikasinya (Cetakan Ke, p. hal. 169). Pustaka Setia.
Katjasungkana, N. (2002). “Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan,.” In Yayasan Jurnal Perempuan (p. hal. 161).
Kayus Kayowuan Lewo Leba, M. dan Y. Y. W. (2023). “Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya.” Unes Law Review, Vol. 6, No.
Lintang, Blandina, Farhanah dan Ningtyas, I. (2022). Kami Jadi Target; Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan SAFEnet dan UK Aid. hal. 10. https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/KBGO-PPH AM_IDN.pdf
Mahmutarom. (2009). Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional) (Cetakan I, p. hal. 127). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Martha, A. E. (2003). Perempuan Kekerasan dan Hukum (p. hal. 21). UII Press.
Marwing, A. dan Y. (2021). Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, (Cetakan Pe, p. hal. 1). Bintang Pustaka Madani.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (p. hal. 45). Mataram University Press.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian (p. hal. 27). Ghalia Indonesia.
Nitibaskara, T. (2001). Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi (p. hal. 168). Peradaban.
Nurhayati, E. (2018). Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif Edisi 2 (Cetak-an P, p. hal. xxiv). Pustaka Pelajar.
Rahmawati, Maidina dan Saputri, N. (2022). Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan SAFEnet (p. hal. 15). https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_ Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf.
Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia (p. hal. 1.). Refika Aditama.
Rosida, Luluk; Putri, Intan Mutiara; Silmia, Esi Putri dan Ismiyatun, N. (2021). Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi (Edisi 2021, p. hal. 2). Deepublish.
Saimima, Ika Dewi Sartika; Harahap, Hamida Syari dan Pertiwi, Y. W. (2022). Monograf Studi Fenomenologi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keamanan Manusia (Cetakan Pe, p. hal. 5). Deepublish.
Shodiq, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (p. hal. 74). YPM (Young Progressive Muslim) Press.
Siregar, Hairani; Thamrin, Husni; Ritonga, Fajar Utama dan Suriadi, A. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) di Kota Medan (Cetakan Pe, p. hal. 13). Deepublish.
Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (p. hal. 20). Raja Grafindo Persada.
Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (p. hal. 123-124). Sinar Grafika.
Sudrajat, Tedi dan Wijaya, E. (n.d.). loc.cit. hal. 97.
Sudrajat, T. (2020). Perlindungan Hukum Terdapat Tindakan Pemerintahan (Cetakan Pe, p. hal. 97). Sinar Grafika.
Suhariyanto, B. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Prespektif Restoratif Justice, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (p. hal. 96).
Wahid, Abdul dan Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (p. hal. vi.). Refika Aditama.
Wijaya, Andika dan Ananta, W. P. (2016). Darurat Kejahatan Seksual (Cetakan Pe, p. hal. 96). Sinar Grafika.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Rengga Kusuma Putra, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Dian Karisma, Maulana Fahmi Idris, Ronald Jolly Pongantung
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
