Return of State Losses Through State Administrative Instruments : an Effort to Avoid Criminal Liability
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5632Keywords:
State Financial LossesAbstract
This study aims to analyze and give birth to the concept of state financial loss return through state administrative legal instruments and to give birth to a loss recovery model in the form of state financial loss return through compensation claims. This study uses a normative type of research using primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through library research, then analyzed with qualitative techniques by drawing conclusions in a deductive way. The result of State financial losses due to unlawful acts, both intentional and negligent, that have implications for corruption crimes are problems that can hinder the growth and continuity of development. The return of state financial losses through criminal law instruments in the form of payment of compensation has failed to recover state financial losses. Enforcement of the criminal law on corruption should be the ultimate remedium, not the premium remedium. The legal instrument of state administration offers the recovery of losses through the return of state financial losses in the form of compensation claims. The instrument was used as an effort to avoid criminal liability, but it was successful in recovering losses. This research is very urgent in giving birth to the concept and model of returning state financial losses for the growth and sustainability of national development
Downloads
References
Enrico Simanjuntak. 2018. Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penganggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang. Jurnal Hukum Peratun. Vol. 1 No. 1.
Fitria. Ridham Priskap. Afif Syarif. 2020. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sains Sosio Huaniora, Vol. 4 No. 1.
Lampiran Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
M. Rahmah. 2020. Hukum Investasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti KerugianNegara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Yayan Indriani. 2018. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cepalo. Vol. 2 No. 2.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Amriyanto Amriyanto, Andika Adhyaksa, Didith Prahara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
